DPRK  

DPRK Aceh Tamiang Pertanyakan Penyertaan Modal ke Bank Aceh

Indotrend. Id, Karang Baru l Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertanyakan penyertaan modal Kabupaten Aceh Tamiang di Bank Aceh Syariah. 

Hal itu disampaikan dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 di gedung DPRK Aceh Tamiang. Kamis 16 Juni 2022 lalu.

“Adanya perbedaan pembagian dividen atau laba tahun 2020 dan 2021 yang diterima Pemkab dari Bank Aceh Syariah maka kami minta penjelasan Bupati,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Salbiah.

Menurutnya, di tahun 2020 pendapatan laba dari PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp6.355 Miliar. Namun pada tahun 2021 Rp5.317 Miliar.

Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2021 yang hanya capai Rp 3.493 Miliar atau 63 persen dan meminta Bupati jelaskan faktor penyebab nya.

Kemudian, Lanjut Salbiah, terkait seberapa besar dampak dari recofusing terhadap penganggaran di sektor perekonomian yang menjadi prioritas anggaran RKPD di tahun 2021. 

Setelah hampir 6 bulan berlalu berapa besar dampak peningkatan perekonomian di kabupaten Aceh Tamiang. katanya.

Terus, pengelolaan aset, dari hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Fraksi Gerindra meminta penjelasan Bupati Aceh Tamiang.

Pertama, nilai tanah 12 persel tidak sesuai atau diragukan nilai kewajibannya, dua, tanah atau sebanyak 220 persil tidak bersertifikat.

“Apabila tidak segera diselesaikan secara jelas dikuatirkan rentan disalahgunakan di kemudian hari dan menimbulkan konflik,” tegas nya.

Lanjut, meminta Bupati untuk menyelesaikan sengketa lahan kampung perkebunan sungai iyu nomor registrasi 11.16.02.2013 dengan PT Rapala sebelum masa jabatan Mursil berakhir.

Fraksi Gerindra juga minta Bupati, jelaskan pekerjaan pengerasan jalan di kampung Kuala Peunaga Kecamatan Bendahara tahun anggaran 2018 yang informasinya belum selesai dibayar sampai saat ini. katanya.